Kemedikbud Menjadi kementerian Terboros di Tahun 2015- Di era pemerintahan Pak Jokowi saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapatkan peringkat ke-empat dari 10 Kementerian yang ada di Indonesia sebagai pengguna dana terbesar APBN 2015. Selain menduduki peringkat ke-empat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapatkan ranking ke-sebelas dalam daya serap angran dari total 88 Kementerian/lembaga yang ada di Indonesia, dikutip dari okezone.com.
 |
| Tabel pengggunaan dana APBN 2015 (Source: okezone.com) |
Apa Penyebabnya?
Ternyata penyebab dari kejadian tersebut ialah penggunaan yang paling banyak digunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ialah untuk realisasi anggaran atau daya serap anggaran Kemendikbud untuk APBN 2015 saat ini sudah mencapai 33,92 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional untuk daya serap anggaran kementerian/lembaga yang hanya 30,74 persen. Sampai saat ini, Kemendikbud yang memiliki pagu sebesar Rp46,8 triliun telah menggunakan anggaran sebesar Rp15,8 triliun.
Dari Rp15,8 triliun anggaran yang sudah terpakai oleh Kemendikbud sampai pertengahan tahun ini, sebagian besar terserap untuk Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah yang sekarang telah bergabung menjadi Ditjen Dikdasmen.
Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) memiliki daya serap sebesar 46,11 persen, sedangkan Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) 37,59 persen, dari total daya serap anggaran Kemendikbud. Untuk besaran anggaran, kedua ditjen ini memang mendapatkan alokasi anggaran yang lumayan besar dibandingkan unit eselon I lain di lingkungan Kemendikbud. Anggaran besar yang diterima Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen bukan tanpa alasan.
Dari Rp15,8 triliun anggaran yang sudah terpakai oleh Kemendikbud sampai pertengahan tahun ini, sebagian besar terserap untuk Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah yang sekarang telah bergabung menjadi Ditjen Dikdasmen.
Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) memiliki daya serap sebesar 46,11 persen, sedangkan Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) 37,59 persen, dari total daya serap anggaran Kemendikbud. Untuk besaran anggaran, kedua ditjen ini memang mendapatkan alokasi anggaran yang lumayan besar dibandingkan unit eselon I lain di lingkungan Kemendikbud. Anggaran besar yang diterima Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen bukan tanpa alasan.
Boros untuk janji yang diusung Jokowi-JK
Beberapa program pendidikan yang menjadi prioritas Kemendikbud berada di bawah wewenang kedua ditjen tersebut. Program prioritas tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dirangkum dalam 100 Janji Jokowi-JK saat kampanye.
100 Janji Jokowi-JK tersebut dikelompokkan dalam sembilan bidang, yaitu: energi, infrastruktur dan transportasi, pertanian, pendidikan, politik dan hukum, pertahanan dan keamanan, kesehatan, ekonomi, buruh dan kesejahteraan, serta kelautan dan kehutanan.
Untuk bidang pendidikan, janji Jokowi- JK di nomor 51 adalah membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan di sekolah negeri dan swasta dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Janji ini direalisasikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola Kemendikbud di bawah Ditjen Dikdasmen. Kemendikbud telah mencetak 3.546.855 KIP dari total target 4.863.602 KIP untuk peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK.
Kemudian janji Jokowi-JK di nomor 59 adalah mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah yang tingkat layanan pendidikannya rendah atau buruk. Melalui Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, janji ini berusaha direalisasikan dengan Program Rehabilitasi Sekolah, Pengembangan Unit Sekolah Baru (USB), dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Kemendikbud juga telah menerima daftar sekolah penerima bantuan yang telah diverifikasi dari pemerintah daerah.
Sedangkan untuk janji presiden lainnya di bidang pendidikan antara lain memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, yang berada di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, dan jaminan hidup yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil (tunjangan khusus), yang menjadi program Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.
Untuk memaksimalkan KIP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengadakan pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan kedua menteri itu bertujuan untuk membahas verifikasi dan validasi data KIP yang telah dilakukan Kemensos untuk disinergikan dengan Kemendikbud.
"Hanya validasi data KIP antara Kemensos dan Kemendikbud, tidak bahas lain-lain," ujar Khofifah di kantor Kemensos Salemba.
Tujuan dari pertemuan tersebut didasarkan pada semangat nawacita yang diusung pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa yang salah satunya melalui program KIP.
"Sehingga penerima KIP di setiap provinsi dan kabupaten se-Indonesia bisa tepat sasaran," ungkapnya.
Source: Okezone.com
100 Janji Jokowi-JK tersebut dikelompokkan dalam sembilan bidang, yaitu: energi, infrastruktur dan transportasi, pertanian, pendidikan, politik dan hukum, pertahanan dan keamanan, kesehatan, ekonomi, buruh dan kesejahteraan, serta kelautan dan kehutanan.
Untuk bidang pendidikan, janji Jokowi- JK di nomor 51 adalah membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan di sekolah negeri dan swasta dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Janji ini direalisasikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola Kemendikbud di bawah Ditjen Dikdasmen. Kemendikbud telah mencetak 3.546.855 KIP dari total target 4.863.602 KIP untuk peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK.
Kemudian janji Jokowi-JK di nomor 59 adalah mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah yang tingkat layanan pendidikannya rendah atau buruk. Melalui Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, janji ini berusaha direalisasikan dengan Program Rehabilitasi Sekolah, Pengembangan Unit Sekolah Baru (USB), dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Kemendikbud juga telah menerima daftar sekolah penerima bantuan yang telah diverifikasi dari pemerintah daerah.
Sedangkan untuk janji presiden lainnya di bidang pendidikan antara lain memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, yang berada di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, dan jaminan hidup yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil (tunjangan khusus), yang menjadi program Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.
Untuk memaksimalkan KIP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengadakan pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan kedua menteri itu bertujuan untuk membahas verifikasi dan validasi data KIP yang telah dilakukan Kemensos untuk disinergikan dengan Kemendikbud.
"Hanya validasi data KIP antara Kemensos dan Kemendikbud, tidak bahas lain-lain," ujar Khofifah di kantor Kemensos Salemba.
Tujuan dari pertemuan tersebut didasarkan pada semangat nawacita yang diusung pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa yang salah satunya melalui program KIP.
"Sehingga penerima KIP di setiap provinsi dan kabupaten se-Indonesia bisa tepat sasaran," ungkapnya.
Source: Okezone.com
