Penurunan Kuota Bidikmisi - Pada tahun 2016 ini, jumlah kuota bidikmisi dipastikan oleh pemerintah mengalami penurunan. Meskipun demikian, ada hal lain yang membuat para pemimpin PTN alias rektor kebingungan. Penambahan jumlah PTN di Indonesia ternyata berdampak pada distribusi kuota bidikmisi pada kampus-kampus lainnya. Penambahan jumlah PTN membuat jatah kuota bidikmisi setiap kampus ikut berkurang.
 |
| Kuota Bidikmisi Berkurang |
Hal tersebut membuat para rektor di setiap PTN harus benar-benar selektif memilih penerima beasiswa bidikmisi.Keluhan demi keluhan mulai muncul terkait kebingungan para rektor. Salah satunya disampaikan oleh rektor Institut Pertanian Bogor. "Setiap tahun selalu ada generasi muda yang harus difasilitasi, dan ini tidak bisa dibendung. Kuota bidikmisi tidak turun, tetapi kenyataannya per-PTN turun karena yang mendapat alokasi bertambah. Kalau alokasi bidimisi ini turun, maka menjadi rumit," ujar Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto dalam rapat dengar pendapat antara Forum Rektor Indonesia (FRI) dengan Komisi X DPR, RI, baru-baru ini.
Herry yang juga menjabat sebagai Anggota dewan pertimbangan FRI itu lalu mencontohkan, tahun lalu penerima bidikmisi di IPB bisa mencapai 800 mahasiswa. Tetapi tahun ini hanya 370 mahasiswa. Maslah lainnya juga menyangkut sistem pencairan beasiswa bidikmisi.
"Belakangan baru diupayakan tiga bulan sekali. Tetapi pengurangan ini membuat rumit. Di IPB dengan kepedulian para alumni dalam kurun waktu satu minggu terkumpul Rp1,4 miliar. Tetapi tentu bukan seperti ini caranya," ujarnya.
Herry yang juga menjabat sebagai Anggota dewan pertimbangan FRI itu lalu mencontohkan, tahun lalu penerima bidikmisi di IPB bisa mencapai 800 mahasiswa. Tetapi tahun ini hanya 370 mahasiswa. Maslah lainnya juga menyangkut sistem pencairan beasiswa bidikmisi.
"Belakangan baru diupayakan tiga bulan sekali. Tetapi pengurangan ini membuat rumit. Di IPB dengan kepedulian para alumni dalam kurun waktu satu minggu terkumpul Rp1,4 miliar. Tetapi tentu bukan seperti ini caranya," ujarnya.
Sedangkan menurut Ketua FRI, Rochmat Wahab menilai, seharusnya beasiswa bidikmisi yang diberikan kepada setiap PTN harus turut mempertimbangkan indeks kemahalan daerah. Hal itu bertujuan agar nominal yang diterima penerima bidikmisi tidak disamakan. Rochmat akan mempertimbangkan hal itu sebagai masukan yang diberikan kepada Komisi X untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah.Baca Juga: Ini Akibatnya Jika Pemerintah Merektut WNA Jadi Rektor PTN
Kemalahan daerah akan berpengaruh kepada cukup atau tidaknya uang yang diterima oleh penerima beasiswa bidikmisi. "Ke depan perlu ditinjau, melihat indeks kemahalan daerah. Jumlah Rp600 ribu mungkin cukup untuk di Yogyakarta, tetapi tidak di Kalimantan karena di sana biayanya mahal," tutur Rochmat WahabBaca Juga: Hey Mahasiswa, 8 Kemampuan ini akan Menyelamatkan Masa Depanmu!
